Undang-undang perlindungan data 2026 dan cara mematuhinya

Lonjakan serangan siber pada 2025 dengan jelas menunjukkan bahwa kehati-hatian dalam perlindungan data tidak pernah berlebihan. Di sisi lain, hal itu menyoroti masalah yang belum terselesaikan, seperti perbedaan antarundang-undang, perumusan yang tidak jelas, kebutuhan akan transparansi tanpa mengungkap informasi sensitif, dan lainnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi bisnis, terutama yang beroperasi di banyak negara. Apa yang perlu dipersiapkan untuk 2026 dan bagaimana mematuhi berbagai undang-undang? Dari mana mendapatkan informasi mengenai perubahan mendatang dalam persyaratan pemrosesan data? Dalam artikel ini, kami menjelaskan semuanya tanpa istilah hukum yang rumit agar Anda tahu apa yang harus dilakukan.

Undang-undang perlindungan data 2026: regulasi baru apa yang akan hadir

Ada beberapa perubahan besar di seluruh dunia yang perlu dinantikan. Namun, mengapa layak meluangkan waktu untuk mengetahui semua detail tersebut? GDPR – Peraturan Perlindungan Data Umum – yang diadopsi Uni Eropa akhirnya menjadi rujukan global karena banyak negara di luar Eropa menerbitkan dokumen bergaya GDPR yang didasarkan pada konsep yang sama, dengan mempertimbangkan kondisi setempat. Hal ini mungkin menimbulkan kesan keliru bahwa mematuhi undang-undang tersebut dan beroperasi lintas negara itu mudah. Kenyataannya, undang-undang itu sering kali sangat berbeda karena tiap negara berada pada tahap perkembangan digital yang berlainan dan memiliki tantangan lokal sendiri untuk diatasi. Selain itu, beberapa bidang dan wilayah mungkin memiliki undang-undang khusus. Itulah sebabnya mengetahui secara tepat apa yang terjadi merupakan kebutuhan.

• EU: AI Act mulai berlaku sepenuhnya pada 2 Agustus 2026. Artinya, sistem AI berisiko tinggi (aplikasi yang memengaruhi hak-hak fundamental dan digunakan dalam infrastruktur kritis, pendidikan, layanan kesehatan, layanan publik, pengendalian perbatasan, penegakan hukum, dan sebagainya) akan menghadapi persyaratan ketat terkait perlindungan keamanan siber, pelaporan dan dokumentasi insiden, evaluasi model, serta manajemen risiko. Situasinya sedikit lebih mudah bagi model tujuan umum; namun, transparansi, kepatuhan terhadap hak cipta, dan keamanan sistem tetap tidak dapat ditawar. Selain itu, pengawasan manusia terhadap dokumentasi AI diperlukan dalam semua kasus. European Data Protection Board juga menekankan pentingnya Pasal 12-14 GDPR terkait transparansi.
• UK: Jika Anda menangani data sensitif, pembatasan masih berlaku; namun, untuk data nonsensitif, terdapat sedikit pelonggaran, misalnya cookie diizinkan tanpa persetujuan dalam situasi berisiko rendah. Di sisi lain, denda juga meningkat.
• USA: Ada 3 undang-undang negara bagian baru yang akan hadir pada 2026. Semuanya berlaku bagi perusahaan yang mengelola data lebih dari 100.000 klien per tahun atau lebih dari 25.000 klien bagi perusahaan yang memperoleh lebih dari separuh total pendapatan dari penjualan data. Selain itu, mulai 1 Januari, amendemen CCPA (California Consumer Privacy Act) mulai berlaku. Kini, perusahaan yang memperoleh lebih dari 50% total pendapatan dengan menjual atau membagikan data, atau perusahaan dengan pendapatan lebih dari $26,625 juta dan 250.000 konsumen, wajib melakukan audit keamanan siber tahunan dan menjalani sertifikasi oleh California Privacy Protection Agency (CPPA). Selain itu, jika bisnis Anda menangani data sensitif atau data anak di bawah usia 16 tahun, pengenalan wajah, profiling, dan pelatihan AI, maka penilaian risiko privasi serta laporan ringkasan kepada CPPA wajib dilakukan. Undang-undang lokal Oregon dan Connecticut juga menjadi lebih jelas (dan lebih ketat), dengan lebih banyak jenis data yang diklaim sebagai data sensitif serta penambahan pembatasan baru.
• Australia: negara ini memberlakukan aturan baru bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi pengambilan keputusan otomatis (ADM) mulai 10 Desember 2026. Bisnis wajib mengungkapkan dalam kebijakan privasi bagaimana mereka menggunakan data pribadi dalam ADM.
• India: negara ini sedang menuju privasi digital, dan pada 13 November 2026, fase kedua Undang-Undang DPDP (Digital Personal Data Protection) mulai berlaku. Namun, fase ketiga (dan terakhir) akan berlaku pada 12 Mei 2027, dan sejak saat itu penghentian operasional dimungkinkan karena tidak akan ada masa tenggang. Jadi, sebaiknya gunakan 2026 untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan yang akan datang.

Belum didokumentasikan, tetapi sudah terlihat: tren perlindungan data untuk 2026

Teknologi baru, begitu pula ancaman baru, berkembang secepat kilat. Wajar jika pembuat undang-undang berusaha mengimbanginya dan merespons dengan peraturan yang diperlukan serta penyesuaian pada dokumen yang ada. Akibatnya, aturan sering kali muncul dan berubah lebih cepat daripada kemampuan bisnis untuk melacaknya dan mengubah kebijakan internal guna memenuhi persyaratan baru. Hal ini dapat menimbulkan serangkaian masalah lain, seperti kerusakan reputasi dan denda besar. Karena itu, pemantauan tren perlindungan data secara terus-menerus wajib dilakukan. Hal ini memungkinkan Anda memperkirakan kemungkinan perubahan sebelum menjadi aturan resmi dengan penalti besar, lalu mempersiapkannya. Saat ini, terdapat beberapa tren utama.

• Penegakan menjadi lebih kuat, denda meningkat. Lebih banyak jenis data diklaim sebagai data sensitif. Otoritas meninjau undang-undang untuk menutup celah.
• Persyaratan lokal bermunculan.
• Regulasi AI menjadi lebih ketat dengan seruan untuk praktik yang menjaga privasi, etis, dan transparan dalam pelatihan model AI baru.
• Aturan yang tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dalam situasi nyata.
• Bisnis mencari alat terintegrasi alih-alih instrumen terpisah yang membantu mendukung alur kerja efektif namun tetap mendukung kepatuhan.

Apa yang harus dilakukan bisnis agar tetap patuh?

Yang pertama dan terpenting adalah memantau perubahan hukum secara berkala. Anda dapat menggunakan Direktori Hukum Privasi Global dan DPA dan Pelacak Legislasi Privasi Negara Bagian AS oleh IAPP; Undang-Undang Perlindungan Data Dunia oleh DLA Piper; UNCTAD (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan), dan Buku Panduan Privasi Data dan Keamanan Global Baker McKenzie. Jika Anda berada di Eropa atau UK, Laporan Perlindungan Data Norton Rose Fulbright merupakan sumber yang bermanfaat bagi Anda. Sumber-sumber tersebut akan membantu Anda memperoleh informasi lebih lanjut tentang undang-undang yang ada dan mengetahui perubahan yang akan datang.

Berikutnya, dokumentasikan proses langkah demi langkah untuk respons insiden, DSAR (Permintaan Akses Subjek Data – permintaan formal yang diajukan seseorang kepada organisasi untuk mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan dan disimpan), DPIA (Penilaian Dampak Perlindungan Data, proses untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko perlindungan data), dan lainnya. Ini akan menghemat waktu Anda saat merespons situasi tersebut, yang penting karena undang-undang perlindungan data sering menetapkan batas waktu bagi bisnis untuk merespons. Jika Anda gagal melakukannya, dapat dikenakan penalti seperti denda. Langkah ini juga akan membantu Anda menjalani audit dengan sukses karena menunjukkan bahwa Anda tidak sekadar mematuhi aturan di atas kertas, melainkan mengambil langkah nyata.

Hal penting lainnya adalah hanya menggunakan alat pihak ketiga yang mematuhi GDPR. Terapkan keamanan yang mengutamakan identitas dan aturan akses dengan hak istimewa minimum. Hal ini terutama penting jika Anda beroperasi di wilayah dengan kebijakan ketat, seperti Arab Saudi, Australia, atau UAE, karena Anda juga akan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk audit kepatuhan.

Terakhir, menerima perubahan dan penyesuaian terus-menerus sebagai kenyataan baru adalah kuncinya. Saat mengembangkan proses, menentukan alat, dan membangun alur kerja, ingatlah bahwa persyaratan baru dan amendemen terhadap undang-undang yang ada akan muncul, sehingga sisakan ruang untuk itu. Jangan abaikan konsultasi dengan perwakilan otoritas setempat atau pengacara untuk mengetahui undang-undang yang saat ini berlaku bagi perusahaan Anda, karena beberapa perubahan hanya berlaku untuk bisnis dengan ukuran atau bidang tertentu, sedangkan yang lain wajib bagi semua orang. Selain itu, jika Anda berencana melakukan ekspansi ke luar negeri atau sudah beroperasi di seluruh dunia, bersiaplah dengan mempelajari bukan hanya situasi pasar, tetapi juga persyaratan hukumnya.